BAB
I
PENDAHULUAN
Kemiskinan
menjadi salah satu masalah kompleks di Indonesia karena menyangkut berbagai
macam aspek yang lain seperti kesenjangan sosial, pengangguran, kriminal, juga
kebodohan. Aspek paling parah yang diakibatkan dari kemiskinan adalah degradasi
moral yang dialami oleh mereka yang miskin dan yang merasa miskin karena dengan
rendahnya moral maka manusia akan kehilangan hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan.
Sebenarnya
kemiskinan memiliki sisi fungsional karena tanpa kemiskinan pasti tidak ada
orang yang mau menjadi pemulung, buruh, ataupun tukang sampah namun banyak
orang beranggapan bahwa kemiskinan harus dientaskan.
Oleh
karena kompleksnya masalah ini, ada berbagai sudut pandang untuk menganalisis
dan macam - macam pendekatan yang digunakan untuk mendapat pemahaman yang tepat
dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan ini. Namun sayangnya, belum
ditemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan
dari akar – akarnya.
Penyelesaian
masalah kemiskinan, yang terjadi selama ini hanya terfokus pada permukaannya
saja sehingga tidak terselesaikan secara tuntas. Seperti misalnya saja bantuan
langsung tunai (BLT), sumbangan – sumbangan, juga bantuan sosial yang sifatnya
hanya sementara saja. Hal ini tidak menyelesaikan permasalahan secara permanen,
hanya sekadar penghiburan sementara untuk mereka. Bahkan cara ini dipandang
hanya akan melanggengkan kemiskinan dan mengembangkan mental miskin karena
ditanamkan budaya untuk selalu meminta – minta.
Di
Indonesia sendiri, titik masalah bukan hanya terletak pada kemiskinan, namun
juga tidak meratanya distribusi pendapatan yang mengakibtkan ketimpangn sosial.
Walau pemerintah mengklaim perkembangan ekonomi banyak mengalami
kemajuan namun perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai ketimpangan
yang terjadi di tengah masyarakat. Ini berdampak pada tidak adanya manfaat
kemajuan itu bagi masyarakat banyak di negeri ini.
Pertama, ketimpangan struktural
antara sektor keuangan dan sektor riil. Ketimpangan ini menjadikan perekonomian
tidak kokoh, yang setiap saat dapat terganggu oleh perubahan kondisi
perekonomian global. Waktu dan tenaga terkuras untuk mengawal perekonomian
nasional dari pengaruh gangguan perekonomian global. Pembangunan sektor riil
yang merupakan pusat kehidupan perekonomian menjadi terlupakan. Itu berarti
tidak ada pertambahan investasi riil dalam jumlah yang berarti. Tidak ada pula
penambahan produk barang maupun jasa yang signifikan dan tidak ada penambahan
lowongan kerja baru. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan tetap
merupakan masalah yang tak terselesaikan.
Kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat terkonsentrasinya
aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu. Secara naional konsentrasi itu dapat
terlihat, dimana kekuatan ekonomi Indonesia 58 persen berada di pulau Jawa,
yang pulaunya lebih kecil dari pulau Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi dan
Irian. Pulau Sumatera menguasai 20 persen, Kalimantan 5 persen, sisanya berada
di Sulawesi dan Irian dan pulau pulau di Indonesia timur. Akibatnya kepincangan
pendapatan dan kesejahteraan pun terjadi.
Ketiga, ketimpangan kesempatan
berusaha. Ketimpangan ini bisa terjadi antara perusahaan asing yang memiliki
modal kuat, memiliki tenaga ahli dan teknologi tinggi dengan pengusaha
nasional, yang pada dasarnya tidak memiliki keseimbangan kekuatan dengan
perusahaan asing. Demikian juga dengan kepincangan antara perusahaan kuat
dengan perusahaan UKM di dalam negeri. Ketimpangan seperti ini juga akan
menciptakan kepincangan dalam kesejahteraan dan menjadikan ekonomi tidak sehat.
Akan terjadi saling menggusur dan persaingan yang tidak sehat.
BAB II
ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIPANGAN
PEMBANGUNAN INDONESIA
1.
Pengertian
Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan
Secara harfiah, kemiskinan berasal
dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta,
1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai
suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun
kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan
sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau
sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.
Hidup
miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan,
dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber
daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara
lain: ilmu pengetahuan, informasi,teknologi, dan modal. Dari berbagai sudut
pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat
dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:
1.
Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk
ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah
garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu:
pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Biasanya orang yang
mengalami kemiskinan absolute adalah mereka yang cacat sehingga tidak bisa
bekerja, orang jompo yang miskin, serta orang – orang yang tinggal di kawasan
yang tandus dan sulitnya pekerjaan di daerah tersebut.
2.
Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin
relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih
berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3.
Hampir Miskin. Keadaan dimana orang – orang yang
sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang
merosot.
Pembangunan
dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara
terusmenerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk
melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang
akan datang. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram
yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan
masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai
kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Kemiskinan
dan ketimpangan pembangunan layaaknya satu unsur yang tak dapat di pisahkan.
Kemiskinan ada di akibatkan karena adanya ketimpangan sosial dalam suatu
Negara. Dimana sebagian besar pendapatan suatu neara hanya dapat dinikmati oleh
segelintir orang dan yang lainnya mendapat porsi yang kecil atau malah tidak
mendapatkannya.
2. Penyebab
Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia
a.
Tingkat dan laju pertumbuhan output yang
tidak seimbang
b.
Rendahnya tingkat upah neto
c.
Distribusi pendapatan yang tidak merata
d.
Kesempatan kerja lebih sedikit dibanding
jumlah pekerjaan
e.
Tingginya tingkat inflasi
f.
Perbedaan mencolok alokasi serta
kualitas SDA dan ketersediaan fasilitas umum antar daerah
g.
Bencana alam
h.
Penggunaan teknologi dan tingkat &
jenis pendidikan yang terjadi secara mendadak
i.
Guncangan politik dan peperangan
j.
Terpusatnya kegiatan ekonomi
hanya pada beberapa wilayah, misalnya : pembangunan hanya di pulau Jawa.
k.
Alokasi investasi yang
tidak seimbang.
l.
Arus sirkulasi faktor produksi
yang rendah antar daerah satu dengan lainnya.
3.
Akibat
Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Indonesia
a.
Kemiskinan yang terjadi di semua sektor
b.
Meningkatnya tingkat urbanisasi
c.
Tingginya tingkat kriminalitas
d.
Banyak nya bangunan liar dan pemukiman kumuh dikota
e.
Kurangnya wawasan bagi penduduk daerah terpencil
f.
Ketidakpercayaan masyarakt terhadap
pemerintah
g.
Munculnya organisasi-organisasi
separatis
h.
Dll
4.
Solusi
Untuk Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Indonesia
a. Penyebaran
Pembangunan Prasarana Perhubungan
Salah
satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena
adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah.
Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi
antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut.
Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi
ketimpangan tersebut adalah dengan mempelancar mobilitas barang dan faktor
produksi antar daerah
b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan
Untuk mengurangi
kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat
dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan.
Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan
menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah
perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri.
Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang
dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga prosees
pembangunan daerah bersangutan akan dapat pula digerakan.
c. Pengembangan
Pusat Pertumbuhan
Kebijakan
lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar
wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan. Kebijakan ini
diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena
pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi
secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperluka agar penyebaran kegiatan
pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat
efesiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut.
Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan
antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah
akan dapat dikurangi.
d. Pembatasan pajak dan retribusi
daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk
miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.
Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dari usaha pendukung
pertanian. Untuk meningkatkan penghasilan tersebut, terutama yang berasal dari
usaha kecil dan menengah, perlu dibangun iklim usaha yang lebih kondusif.
Sayangnya, sejak proses desentralisasi dijalankan, pemerintah daerah
berlomba-lomba meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan
pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi.
Usahawan pada saat ini harus mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit untuk mengurus berbagai izin yang sebelumnya dapat mereka peroleh
secara cuma-cuma. Belum lagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus
dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan
aman. Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat local dan
menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka
produksi.
e. Melindungi Usaha – Usaha Kecil
Menengah
Perdagangan bebas yang telah disepakati oleh Indonesia baik
itu AFTA maupun tingkat regional sedikit banyak merugikan usaha kecil menengah
terutama mereka yang kalah bersaing oleh produk – produk Cina yang murah –
murah. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi usaha ini karena jika UKM
kalah bersaing maka dampaknya akan menambah pengangguran dan terutama
kemiskinan.
f. Pembenahan Birokrasi Pendirian Usaha
Birokrasi yang berbelit – belit seringkali membuat orang
sulit mendirikan usaha, terlebih jika banyak pungutan sana – sini. Sebaiknya
pemerintah mulai mengadakan perombakan birokrasi agar para usahawan lebih mudah
mendirikan usahanya serta mengembangkannya.
g. Pemberian Pelatihan dan Seminar yang
Memadai untuk memberikan ketrampilan
Ketrampilan adalah modal utama untuk membuka usaha karena
tanpa ijazah pun orang bisa membuka sebuah usaha jika memiliki ketrampilan
untuk berdagang atau menjual ketrampilannya. Pelatihan ketrampilan dan seminar
yang diadakan pihak swasta / pemerintah akan sangat membantu para usahawan
untuk mengembangkan usahanya.
h. Menjalankan program pekerjaan umum
yang bersifat padat karya
Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif
untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai
bentuk perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program ini
bahkan dapat mengurangi biaya pembangunan. Proyek padat karya juga efektif
memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun proyek ini
juga bukan merupakan solusi jangka panjang karena proyek padat karya yang ada
sifatnya hanya memberikan pekerjaan sementara saja.
i.
Menyediakan
lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin
Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah
terasa.Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk
46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah
daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang
mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang
terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.
j.
Membangun
lembaga - lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin
Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang
baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki
rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan.
Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi. Program pemberian
pinjaman bersubsidi tidak dapat dipungkiri telah memberi manfaat kepada
penerimannya. Tetapi program ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga
pembiayaan mikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal,
lembaga-lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayani masyarakat
miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan
mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga
pembiayaan mikro tersebut.
k. Perbaikan atas kualitas pendidikan
dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah
Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam
meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja,banyak
anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan
terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya. Hal ini
terkait erat dengan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya
kualitas pendidikan.
l.
Peningkatan
tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik
Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas
sanitasi. Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesiayang
menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitas limbah lokal tidak
dibarengi dengan penyediaan fasilitas pengumpulan, pengolahan dan pembuangan
akhir. Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai yang
telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat
pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskin cenderung menjadi lebih
mudah sakit dan tidak produktif.
m. Pemberian hak penggunaan tanah bagi
penduduk miskin
Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktor
penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian. Pemberian hak
atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman. Dengan
memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya
dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka. Sayangnya, hanya
25 persen pemilik tanah di pedesaan yang memilikibukti legal kepemilikan tanah
mereka. Ini sangat jauh dari kondisi di Cina dan Vietnam, dimana sertifikat hak
guna tanah dimiliki oleh hampir seluruh penduduk.
n. Merancang
perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras
untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan
belum mencapai sasaran dengan baik.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
:
·
Kemiskinan erat kaitannya dengan
ketimpangan pembangunan di Indonesia, karena dengan tidak meratanya distribusi
pendapatan masing-masing daerah dapat menyebabkan kemiskinan.
·
Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh
faktor-faktor yang saling terpisah melainkan rangkaian permasalahan yang
kompleks
·
Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan
ketimpangan social bukan hnya masalah pemerintah, namun juga masalah yang harus
dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun pemerintah harusnya membuat
program-program penanggulangan kemiskinan
dan ketimpangan pembangunan yang tepat sasaran
·
Akibat yang ditimbulkan oleh adanya
kemiskinan dan ketimpangan pembangunan membentuk keresahan sosial di berbagai
aspek
PENDAPAT KELOMPOK :
1. Kemiskinan
bersifat relatif dan terkadang hanya di pengaruhi oleh pola pikir individu itu
dalam menyikapi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan yang di akibatkan oleh
ketimpangan pembangunan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah
semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Karena jika hal
tersebut terus di biarkan, akan membentuk rantai permasalahan yang semakin
kompleks.
2. dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan lebih baik
diawali dengan memperkuat ekonomi dibidang mikro karena dengan perekonomian
mikro memberdayakan rakyat yang kurang mampu bisa mempunyai penghasilan. Dari
sanalah awal yang baik untuk mengurangi kemiskinan. Dengan perekonomian
masyrakat kelas bawah yang sudah hidup maka pembangunan didaerah tersebut bisa
membaik dan mengurangi ketimpangan antara “si kaya“ dan “si miskin”.
3. Kemiskinan
menupakan masalah lama yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di
Indonesia. Kondisi kemiskinan saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal
ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan
dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak,
dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat
penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
Pengentasan
masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan
masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan
tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama
yang romantis baik dari pemerintah, non pemerintah dan semua lini masyarakat.
Dengan
digalakkannya hal ini, kemungkinan kemiskinan akan mencapai hasil yang
seminimal mungkin. Dalam
menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih
kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama
didaerah berkembang seperti indonesia ini. Karena ketimpangan pembangunan
adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial
yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu
pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasikan.
5. Indonesia
yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke
depan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan,
skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar globalKemiskinan
merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya di Negara ini,dalam hal ini
memang kita harus tekun untuk menyelesaikan masalah ini, karena butuh
kesabaran,pengorbanan, dan dedikasi tinggi untuk menyelesaikan masdalah ini.
Dan hal pertama yang menurut saya harus di lakukan terlebih dahulu adalah,untuk
mencerdaskan,dan mendewasakan masyarakat kita agar proses pemerintahan dan
ekonomi kita dapat berjalan lancar, terkendali dengan pengawasan langsung dari
masyarakat yang cerdas dan dewasa tersebut.
Sedangkan
pada permasalahan ketimpangan pembangunan,
Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu
negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini
akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu,
bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur
ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan
hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara –
negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah
cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan
menjadi lebih rendah. Jadi melihat dari teori di atas maka apabila pemerintahan
dan perekonomian kita berjalan lancar, maka kita sudah ada pada jalan yang
benar menuju pembangunan yang merata.
6. Ketimpangan sosial yang terjadi di indonesia terdii dari
beberapa hal, dari beberapa hal itulah seharusnya kita mulai merubahnya sedikit
demi sedikit. Mislkan pembangunan atau sektor industri yang terpusat di jawa
dan bali adalah salah satu akibat dari ketimpangan sosial yang tidak merata
yang pada akhirnya terdapatnya kemiskinan dimana – mana. Kecemburuan sosial
akan pembangunan yang tidak merata pula menyebabkan berbagai gejolak yang
akhirnya menimbulkan perpisahan dan setrusnya. Jadi dari banyak hal yang paling
terutama adalah bagaimana cara kita dan pemerintah bekerja sama dalam
mewujudkan keadilan sosial bagi semuanya, sehingga ketimpangan sosial dan
kemiskinan bisa dikurangi.