Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks di Indonesia karena menyangkut berbagai macam aspek yang lain seperti kesenjangan sosial, pengangguran, kriminal, juga kebodohan. Aspek paling parah yang diakibatkan dari kemiskinan adalah degradasi moral yang dialami oleh mereka yang miskin dan yang merasa miskin karena dengan rendahnya moral maka manusia akan kehilangan hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan.

Sebenarnya kemiskinan memiliki sisi fungsional karena tanpa kemiskinan pasti tidak ada orang yang mau menjadi pemulung, buruh, ataupun tukang sampah namun banyak orang beranggapan bahwa kemiskinan harus dientaskan.

Oleh karena kompleksnya masalah ini, ada berbagai sudut pandang untuk menganalisis dan macam - macam pendekatan yang digunakan untuk mendapat pemahaman yang tepat dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan ini. Namun sayangnya, belum ditemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan dari akar – akarnya.

Penyelesaian masalah kemiskinan, yang terjadi selama ini hanya terfokus pada permukaannya saja sehingga tidak terselesaikan secara tuntas. Seperti misalnya saja bantuan langsung tunai (BLT), sumbangan – sumbangan, juga bantuan sosial yang sifatnya hanya sementara saja. Hal ini tidak menyelesaikan permasalahan secara permanen, hanya sekadar penghiburan sementara untuk mereka. Bahkan cara ini dipandang hanya akan melanggengkan kemiskinan dan mengembangkan mental miskin karena ditanamkan budaya untuk selalu meminta – minta.

Di Indonesia sendiri, titik masalah bukan hanya terletak pada kemiskinan, namun juga tidak meratanya distribusi pendapatan yang mengakibtkan ketimpangn sosial. Walau pemerintah mengklaim perkembangan ekonomi banyak mengalami kemajuan namun perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini berdampak pada tidak adanya manfaat kemajuan itu bagi masyarakat banyak di negeri ini.

Pertama, ketimpangan struktural antara sektor keuangan dan sektor riil. Ketimpangan ini menjadikan perekonomian tidak kokoh, yang setiap saat dapat terganggu oleh perubahan kondisi perekonomian global. Waktu dan tenaga terkuras untuk mengawal perekonomian nasional dari pengaruh gangguan perekonomian global. Pembangunan sektor riil yang merupakan pusat kehidupan perekonomian menjadi terlupakan. Itu berarti tidak ada pertambahan investasi riil dalam jumlah yang berarti. Tidak ada pula penambahan produk barang maupun jasa yang signifikan dan tidak ada penambahan lowongan kerja baru. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan tetap merupakan masalah yang tak terselesaikan. 
            Kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat terkonsentrasinya aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu. Secara naional konsentrasi itu dapat terlihat, dimana kekuatan ekonomi Indonesia 58 persen berada di pulau Jawa, yang pulaunya lebih kecil dari pulau Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Pulau Sumatera menguasai 20 persen, Kalimantan 5 persen, sisanya berada di Sulawesi dan Irian dan pulau pulau di Indonesia timur. Akibatnya kepincangan pendapatan dan kesejahteraan pun terjadi.

Ketiga, ketimpangan kesempatan berusaha. Ketimpangan ini bisa terjadi antara perusahaan asing yang memiliki modal kuat, memiliki tenaga ahli dan teknologi tinggi dengan pengusaha nasional, yang pada dasarnya tidak memiliki keseimbangan  kekuatan dengan perusahaan asing. Demikian juga dengan kepincangan antara perusahaan kuat dengan perusahaan UKM di dalam negeri. Ketimpangan seperti ini juga akan menciptakan kepincangan dalam kesejahteraan dan menjadikan ekonomi tidak sehat. Akan terjadi saling menggusur dan persaingan yang tidak sehat. 

BAB II

ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIPANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

1.       Pengertian Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan

        Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi,teknologi, dan modal. Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1.      Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Biasanya orang yang mengalami kemiskinan absolute adalah mereka yang cacat sehingga tidak bisa bekerja, orang jompo yang miskin, serta orang – orang yang tinggal di kawasan yang tandus dan sulitnya pekerjaan di daerah tersebut.

2.      Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3.      Hampir Miskin. Keadaan dimana orang – orang yang sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terusmenerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan layaaknya satu unsur yang tak dapat di pisahkan. Kemiskinan ada di akibatkan karena adanya ketimpangan sosial dalam suatu Negara. Dimana sebagian besar pendapatan suatu neara hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dan yang lainnya mendapat porsi yang kecil atau malah tidak mendapatkannya.

2.      Penyebab Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

a.       Tingkat dan laju pertumbuhan output yang tidak seimbang

b.      Rendahnya tingkat upah neto

c.       Distribusi pendapatan yang tidak merata

d.      Kesempatan kerja lebih sedikit dibanding jumlah pekerjaan

e.       Tingginya tingkat inflasi

f.       Perbedaan mencolok alokasi serta kualitas SDA dan ketersediaan fasilitas umum antar daerah

g.       Bencana alam

h.      Penggunaan teknologi dan tingkat & jenis pendidikan yang terjadi secara mendadak

i.        Guncangan politik dan peperangan

j.        Terpusatnya kegiatan ekonomi hanya pada beberapa wilayah, misalnya : pembangunan hanya di pulau Jawa.

k.      Alokasi investasi yang tidak seimbang.

l.        Arus sirkulasi faktor produksi yang rendah antar daerah satu dengan lainnya.

3.      Akibat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Indonesia

a.                   Kemiskinan yang terjadi di semua sektor

b.                  Meningkatnya tingkat urbanisasi

c.                   Tingginya tingkat kriminalitas

d.                  Banyak nya bangunan liar dan pemukiman kumuh dikota

e.                   Kurangnya wawasan bagi penduduk daerah terpencil

f.                   Ketidakpercayaan masyarakt terhadap pemerintah

g.                  Munculnya organisasi-organisasi separatis

h.                  Dll                                                                                                                                  

4.      Solusi Untuk Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Indonesia

a.       Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan mempelancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah

b.      Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga prosees pembangunan daerah bersangutan akan dapat pula digerakan.

c.       Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep  konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperluka agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efesiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi.

d.      Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin

Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian. Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dari usaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilan tersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perlu dibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak proses desentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi.

Usahawan pada saat ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izin yang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belum lagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman. Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat local dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.

e.       Melindungi Usaha – Usaha Kecil Menengah

Perdagangan bebas yang telah disepakati oleh Indonesia baik itu AFTA maupun tingkat regional sedikit banyak merugikan usaha kecil menengah terutama mereka yang kalah bersaing oleh produk – produk Cina yang murah – murah. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi usaha ini karena jika UKM kalah bersaing maka dampaknya akan menambah pengangguran dan terutama kemiskinan.

f.       Pembenahan Birokrasi Pendirian Usaha

Birokrasi yang berbelit – belit seringkali membuat orang sulit mendirikan usaha, terlebih jika banyak pungutan sana – sini. Sebaiknya pemerintah mulai mengadakan perombakan birokrasi agar para usahawan lebih mudah mendirikan usahanya serta mengembangkannya.

g.      Pemberian Pelatihan dan Seminar yang Memadai untuk memberikan ketrampilan

Ketrampilan adalah modal utama untuk membuka usaha karena tanpa ijazah pun orang bisa membuka sebuah usaha jika memiliki ketrampilan untuk berdagang atau menjual ketrampilannya. Pelatihan ketrampilan dan seminar yang diadakan pihak swasta / pemerintah akan sangat membantu para usahawan untuk mengembangkan usahanya.

h.      Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya

Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program ini bahkan dapat mengurangi biaya pembangunan. Proyek padat karya juga efektif memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun proyek ini juga bukan merupakan solusi jangka panjang karena proyek padat karya yang ada sifatnya hanya memberikan pekerjaan sementara saja.

i.        Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin

Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa.Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.

j.        Membangun lembaga - lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin

Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi. Program pemberian pinjaman bersubsidi tidak dapat dipungkiri telah memberi manfaat kepada penerimannya. Tetapi program ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga pembiayaan mikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal, lembaga-lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayani masyarakat miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.

k.      Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah

Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja,banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya. Hal ini terkait erat dengan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas pendidikan.

l.        Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik

Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi. Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesiayang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitas limbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas pengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskin cenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif.

m.    Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin

Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian. Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka. Sayangnya, hanya 25 persen pemilik tanah di pedesaan yang memilikibukti legal kepemilikan tanah mereka. Ini sangat jauh dari kondisi di Cina dan Vietnam, dimana sertifikat hak guna tanah dimiliki oleh hampir seluruh penduduk.

n.      Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN :

·         Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan di Indonesia, karena dengan tidak meratanya distribusi pendapatan masing-masing daerah dapat menyebabkan kemiskinan.

·         Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang saling terpisah melainkan rangkaian permasalahan yang kompleks

·         Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan social bukan hnya masalah pemerintah, namun juga masalah yang harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun pemerintah harusnya membuat program-program penanggulangan kemiskinan  dan ketimpangan pembangunan yang tepat sasaran

·         Akibat yang ditimbulkan oleh adanya kemiskinan dan ketimpangan pembangunan membentuk keresahan sosial di berbagai aspek

PENDAPAT KELOMPOK :

1.      Kemiskinan bersifat relatif dan terkadang hanya di pengaruhi oleh pola pikir individu itu dalam menyikapi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan yang di akibatkan oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Karena jika hal tersebut terus di biarkan, akan membentuk rantai permasalahan yang semakin kompleks.

2.      dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan lebih baik diawali dengan memperkuat ekonomi dibidang mikro karena dengan perekonomian mikro memberdayakan rakyat yang kurang mampu bisa mempunyai penghasilan. Dari sanalah awal yang baik untuk mengurangi kemiskinan. Dengan perekonomian masyrakat kelas bawah yang sudah hidup maka pembangunan didaerah tersebut bisa membaik dan mengurangi ketimpangan antara “si kaya“ dan “si miskin”.

3.      Kemiskinan menupakan masalah lama yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di Indonesia. Kondisi kemiskinan saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, non pemerintah dan semua lini masyarakat.

Dengan digalakkannya hal ini, kemungkinan kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin. Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4.      ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama didaerah berkembang seperti indonesia ini. Karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasikan.

5.      Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar globalKemiskinan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya di Negara ini,dalam hal ini memang kita harus tekun untuk menyelesaikan masalah ini, karena butuh kesabaran,pengorbanan, dan dedikasi tinggi untuk menyelesaikan masdalah ini. Dan hal pertama yang menurut saya harus di lakukan terlebih dahulu adalah,untuk mencerdaskan,dan mendewasakan masyarakat kita agar proses pemerintahan dan ekonomi kita dapat berjalan lancar, terkendali dengan pengawasan langsung dari masyarakat yang cerdas dan dewasa tersebut.

Sedangkan pada permasalahan ketimpangan pembangunan,  Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara – negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Jadi melihat dari teori di atas maka apabila pemerintahan dan perekonomian kita berjalan lancar, maka kita sudah ada pada jalan yang benar menuju pembangunan yang merata.

6.      Ketimpangan sosial yang terjadi di indonesia terdii dari beberapa hal, dari beberapa hal itulah seharusnya kita mulai merubahnya sedikit demi sedikit. Mislkan pembangunan atau sektor industri yang terpusat di jawa dan bali adalah salah satu akibat dari ketimpangan sosial yang tidak merata yang pada akhirnya terdapatnya kemiskinan dimana – mana. Kecemburuan sosial akan pembangunan yang tidak merata pula menyebabkan berbagai gejolak yang akhirnya menimbulkan perpisahan dan setrusnya. Jadi dari banyak hal yang paling terutama adalah bagaimana cara kita dan pemerintah bekerja sama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi semuanya, sehingga ketimpangan sosial dan kemiskinan bisa dikurangi.